• Sabtu, 23 September 2023

Wow! Kredit Macet atau UMKM di Bank Akan Diputihkan atau Dihapus, Ini Kriteria dan Syaratnya

- Rabu, 2 Agustus 2023 | 19:03 WIB
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

DAGANGBERITA.COM - Ada kabar gembira bagi pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kredit macet atau utang ke bank akan diputihkan atau dihapus.

Ya. Ini tertuang dalam Bab XIX Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pasal 250 dan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto telah menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU tersebut sedang disusun.

Hal itu disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat mengenai restrukturisasi kredit UMKM di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (17/07/2013) lalu. Seperti dikutip dari situs web resmi Sekretariat Kabinet yang diakses pada Rabu (2/8/2023).

Baca Juga: Berikut Realisasi Minyak Biodiesel B35, Lanjut ke BBM B40, Kapan B100? Ini Penjelasan Pemerintah Indonesia

Baca Juga: Membantu Cari Referensi dan Pengetikan, Ini 5 Artificial Intelligence atau AI yang Cocok untuk Membuat Skripsi

Baca Juga: Modal Cuma 500 Ribu dan Tidak Mau Utang, Benerapa Jenis Usaha Ini Bisa Datangkan Cuan

Baca Juga: Ternyata Tidak Sama alias Berbeda, Apa Itu Nomor IMEI pada HP di Bea Cukai, Kemenperin dan Operator Seluler

Restrukturisasi UMKM terkait dengan penghapusbukuan atau penghapustagihan kredit. Berikut ini beberapa poin tentang penghapusbukuan atau penghapustagihan yang dikemukakan Airlangga:

kredit macet harus direstrukturisasi lebih dahulu.

• apabila piutang tetap tidak tertagih setelah restrukturisasi, barulah dapat dihapusbukukan atau hapustagihkan.

• terdapat sejumlah penyesuaian ketentuan yang harus dilakukan terutama dari segi perpajakan terkait UMKM.

• aturan dari PP Nomor 130 Tahun 2000, penghapusan tidak lebih dari Rp.350 juta. Tetapi karena plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah yang mencapai Rp.500 juta, maka plafon yang dapat dihapusbukukan akan diminta mengikuti plafon KUR.

Penyesuaian ketentuan plafon untuk penghapusbukuan kredit macet akan dimuat dalam kriteria yang akan dituangkan dalam PP turunan UU P2SK.

Halaman:

Editor: Dika Hendri

Sumber: setkab.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X