PTUN Pekanbaru Perintahkan Tutup 66 Sumur Minyak dan Gas PT BSP di TMZ dan Melakukan Penanaman Kembali

- Rabu, 11 Januari 2023 | 07:34 WIB
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru

DAGANGBERITA.COM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru perintahkan menutup 66 sumur minyak dan gas (Migas) di Taman Nasional Zamrud (TMZ), Kabupaten Siak. Salah satu alasannya sumur minyak yang saat ini dikelola PT Bumi Siak Pusako (BSP) itu berada di kawasan konservasi kawasan pelestarian alam. 

Taman Nasional Zamrud merupakan habitat harimau sumatra. Pengeboran menyebabkan tumpahan minyak sehingga terjadi deforestasi atau kerusakan hutan, sehingga berpotensi mengganggu habitat harimau serta satwa ataupun tumbuhan yang dilindungi negara. 

Baca Juga: Rakor Pengendalian Inflasi, Mendagri : Inflasi Tinggi di Riau, Gubernur Syamsuar Diminta Cek Lapangan

Perintah penutupan sementara, penyegelan hingga pemasangan plank ini berlangsung hingga ada pedoman pengeboran dan pemanfaatan sumur minyak bumi serta gas oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). 

Baca Juga: Rakor Pengendalian Inflasi, Mendagri: Papua Hanya 56 Persen Uang Yang Dibelanjakan

Humas PTUN Pekanbaru Erick Sihombing SH menjelaskan, putusan ini dibacakan pada Senin tanggal 9 Januari 2023 . Yang mana dalam perkara ini, penggugatnya adalah Yayasan Wahana Sinergi Nusantara. Dimana, yayasan tersebut menggugat dua instansi negara dan satu perusahaan. 

Adapun tergugat I adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, KLHK sebagai tergugat II dan PT Bumi Siak Pusako sebagai perusahaan pengebor minyak selaku tergugat III. "Gugatan penggugat dikabulkan sebagian oleh majelis hakim," kata Erick, Selasa (10/1/2023).

Baca Juga: Hyundai N Vision 74 Mobil Sport Dengan Tenaga Hidrogen

Terhadap putusan ini, para tergugat punya waktu 14 hari kerja untuk menerima putusan tersebut atau melakukan banding ke pengadilan tingkat berikutnya. "Sampai hari ini belum ada informasi apakah para tergugat melakukan banding," ujarnya.

Erick menjelaskan, hakim tidak memberikan perintah untuk membongkar 66 sumur minyak tersebut. Melainkan, hakim memerintahkan melakukan pengelolaan lingkungan hidup ketat, agar sumur minyak di kawasan taman nasional itu dikelola lebih baik. "Dengan demikian (sumur minyak dan gas bumi) tidak mengganggu satwa dan tumbuhan di kawasan konservasi," jelas Erick. 

Ditegaskannya, sumur-sumur itu untuk sementara tidak bisa dimanfaatkan oleh tergugat. Hal itu berdasarkan putusan PTUN Pekanbaru. Yang mana, ada perintah penyegelan. "Sampai mereka (para tergugat) melakukan pengelolaan lingkungan hidup atau sepanjang tidak dikelola dengan baik lingkungan hidupnya, ya ditutup dulu," tegas Erick. 

Dilanjutkannya, pengeboran atau pemanfaatan sumur minyak dan gas di kawasan konservasi sangat berbeda dengan kawasan umum. Baik secara analis dampak lingkungan atau pengelolaan ramah lingkungan. 

Apalagi hingga kini, belum ada aturan yang spesifik mengatur pengeboran minyak di kawasan konservasi.
"Oleh karena itu, ada perintah hakim kepada KLHK sebagai tergugat II membuat pedoman pengeboran di kawasan konservasi," lanjutnya.

Berdasarkan putusan PTUN nomor 42/G/TF/2022/PTUN.PBR tersebut, hakim juga memerintahkan para tergugat melakukan penanaman kembali atau reboisasi jenis tumbuhan yang sesuai dengan fungsi hutan. 

Majelis hakim juga mewajibkan KLHK sebagai tergugat II melakukan intervensi untuk menanggung seluruh kerugian lingkungan hidup atas biaya pemulihan, pengelolaan dan atau reboisasi terhadap kerusakan lingkungan hidup hutan konservasi kawasan pelestarian alam Taman Nasional Zamrud

Halaman:

Editor: A. Muharram

Tags

Terkini

X