Polda Riau Tahan Tersangka Korupsi Bendahara BLUD RSUD Bangkinang

- Sabtu, 24 Desember 2022 | 01:50 WIB
Perempuan ini ditahan terkait kasus tindak Pidana Korupsi, yakni penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengunaan dana BLUD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar tahun anggaran 2017 dan 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah.
Perempuan ini ditahan terkait kasus tindak Pidana Korupsi, yakni penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengunaan dana BLUD RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar tahun anggaran 2017 dan 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah.

DAGANGBERITA.COM - Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menahan ARV, Skm Mkes, berstatus bendahara pengeluaran BLUD RSUD bangkinang. Perempuan ini ditahan terkait kasus tindak Pidana Korupsi, yakni penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengunaan dana BLUD RSUD bangkinang Kabupaten Kampar tahun anggaran 2017 dan 2018 mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah.

Baca Juga: Polda Riau Ekpos Perkara Dugaan Korupsi PNS di Staff Bagian Umum DPRD Riau

"Perkara ini terjadi antara tahun 2017 sampai 2018 di RSUD bangkinang Kabupaten Kampar," terang Kabid Humas Kombes Sunarto, didampingi Dirreskrimsus Kombes Ferry Irawan dan Kasubdit II Kompol Teddy Adrian.

Dalam perkara ini, modus operandi yang dilakukan tersangka yakni membuat pertanggung jawaban fiktif senilai RP 5.470.171.146,64. Kemudian, membuat pertanggung jawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya Senilai RP 1.503.226.584,40.

Lalu, tersangka melakukan kelebihan sebesar RP1.503.226.584,40 pada pembayaran pihak ketiga senilai Rp.18.848.450,00. " Akibat perbuatannya terjadi kerugian negara berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK RI no:26/lhp/xxi/09/2002, tanggal 27 september 2022 sebesar RP 6.992.246.181,04," terang Narto.

Kronologisnya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah kabupaten kampar telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (ppk- blud) secara penuh berdasarkan keputusan bupati kampar nomor: 060/org/303/2011, tanggal 19 desember 2011.

Isi keputusan itu, "tentang penetapan rumah sakit umum daerah (rsud) bangkinang sebagai satuan kerja perangkat daerah kabupaten kampar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (ppk-Blud) secara penuh".

Prosesnya perincian pengeluaran dana yang dilakukan bendahara penerimaan dan Bendahara pengeluaran ta. 2017 sebesar Rp37.749.183.280,00,- dan ta. 2018 sebesar Rp.32.826.294.426,00,-, serta bendahara pengeluaran blud rsud bangkinang telah menyusun bku ta. 2017 dengan realisasi belanja sebesar Rp.39.369.282.438,70,- dan pada ta. 2018 sebesar Rp.32.611.725.626,47.

Belakangan diketahui dalam penata usahaan keuangan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran terdapat penyimpangan.

Temuannya, proses pelaksanaan penatausahaan keuangan yaitu bendahara pengeluaran blud RSUD Bangkinang tidak tertib menatausahakan bku meliputi melakukan pencatatan transaksi pengeluaran pada bku TA. 2017 dan TA. 2018 tanpa didukung dengan bukti pertanggunjawaban.

" Tersangka tidak mencatat transaksi pembayaran jasa pelayanan pada bku TA. 2017 dan mencatat transaski pengeluaran di bku tidak berdasarkan tanggal pembayaran dan tidak melakukan tutup buku secara periodik," katanya.

Kemudian, tersangka melakukan pencairan dana BLUD RSUD Bangkinang tidak didukung dengan rekapitulasi nominal spj yang telah disetujui pejabat yang berwenang.

Sedangkan, saat proses pertanggungjawaban yaitu pengeluaran kegiatan TA. 2017 dan TA. 2018 yang tidak dilaksanakan (fiktif) pada meliputi obat-obatan, bahan habis pakai kesehatan, makan minum pasien, jasa pelayanan, biaya operasional, honor dewan pengawas, administrasi, uang muka pekerjaan, sarana prasara, barang dan jasa dan bahan bakar minyak sebesar Rp.5.470.171.146,64.

Kemudian, pada pengeluaran TA. 2017 dan TA. 2018 dipertanggunjawabkan lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya meliputi biaya gaji dan tunjangan, jasa pelayanan dan pemeliharaan sebesar 1.503.226.584,40.

Selanjutnya, terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga meliputi biaya jasa parkir dan biaya bahan bakar minyak sebesar rp.18.848.450,00.

Halaman:

Editor: A. Muharram

Tags

Terkini

X