Lengkap! Link Download KUHP Terbaru 2022 dan Unduh Naskah Akademik

- Rabu, 7 Desember 2022 | 11:58 WIB
Ilustrasi Buku KUHP. DPR dan Pemerintah telah menyepakati RUU KUHP menjadi KUHP terbaru pada Selasa, 6 Desember 2022.
Ilustrasi Buku KUHP. DPR dan Pemerintah telah menyepakati RUU KUHP menjadi KUHP terbaru pada Selasa, 6 Desember 2022.

DAGANGBERITA.COM - Berikut ini link download atau unduh KUHP terbaru 2022. Lengkap dengan naskah akademik.

Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk dijadikan UU pada Selasa, 6 Desember 2022.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, KUHP yang lama sudah digunakan selama 104 tahun sejak 1918. KUHP yang lama adalah produk Belanda.

Baca Juga: Bikin Merinding! Ini Beberapa Alasan Mengapa Hakim Mematahkan Ujung Pena Setelah Jatuhkan Vonis Mati

Baca Juga: Seorang Mualaf Ingin Ganti Nama di KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah, Begini Cara Dijelaskan Dirjen Dukcapil

Baca Juga: Di Bandung, Pesulap Merah Ungkap Pidana Jual Jimat Bisa Penjara dalam Pasal 546 KUHP, Ini Isi Pasal

“Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI yang dikutip dari situs resmi Kemenkumham.

Ia mengatakan, produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP.

Yasonna mengklaim, RUU KUHP telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik.

“RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini,” ujar Menteri Yasonna.

Meskipun demikian, Yasonna mengakui perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial.

Adapun pasal-pasal kontroversial tersebut antara lain tentang :
• penghinaan Presiden
pidana kumpul kebo
pidana santet
• vandalisme
• penyebaran ajaran komunis.

Baca Juga: KTP Jadi Jaminan Sewa-menyewa atau Pembantu di Rumah, Apakah Boleh? Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil Kemendagri

Baca Juga: Setelah Cerai : Hak Asuh Anak di Ayah, Bolehkah Ikut KK Ibu? Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil Kemendagri

Halaman:

Editor: Jefri Valdano

Tags

Terkini

X