Pengembangan Wisata Baturraden Mendapatkan Dukungan Dari Berbagai Pihak

- Jumat, 25 Februari 2022 | 14:44 WIB
Akses menuju Wisata Baturraden (Dok. ANTARA/HO-Pemdes Serang)
Akses menuju Wisata Baturraden (Dok. ANTARA/HO-Pemdes Serang)

Dagangberita.com - Pengembangan daerah wisata di kawasan Baturraden mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Hal itu tentu saja diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan di lereng gunung slamet tersebut. 

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur, mendukung rencana peningkatan ruas jalan yang menghubungkan Baturraden, Kabupaten Banyumas, dan Serang, Kabupaten Purbalingga, selama ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Hari Rabu (23/2) kemarin, kami diundang Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk membicarakan rencana peningkatan ruas jalan Baturraden-Serang karena memang lokasinya berada di kawasan hutan yang dikelola KPH Banyumas Timur," kata Wakil Administrator Perum Perhutani KPH Banyumas Timur Hari Dwi Hutanto di Purwokerto dikutip dari ANTARA, Kabupaten Banyumas, dikutip dari Suara.com, Jumat (25/2/2022).

Kendati demikian, dia mengatakan perlu dilakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap ruas jalan Baturraden-Serang berada di Alur C Resor Baturraden, Perhutani KPH Banyumas Timur, yang merupakan jalur inspeksi.

Baca Juga: Akibat Tak Izin, Pesta Kawinan ini Dibubarkan Polisi dan Satgas Covid-19

"Perhutani hanya sebagai pengelola kawasan, sehingga kami sarankan kepada tim KPH Banyumas Timur yang datang menghadiri rapat pada hari Rabu (23/2) untuk menyampaikan agar Pemkab Banyumas membuat surat usulan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Direktur Utama Perum Perhutani untuk diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," katanya.

Ia mengatakan hak untuk mengeluarkan izin pemanfaatan kawasan hutan ada di KLHK, sedangkan Perhutani hanya sebagai pengelola.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

"Di Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, dari sekian banyak pemanfaatan kawasan, kalau pas di lokasi yang diminati pemerintah daerah, itu alur kalau di (tempat) kami, di pemanfaatan alur. Sebenarnya kalau tidak ada pelebaran, terus tidak ada penebangan pohon, itu hanya kerja sama nanti prosesnya," kata Hari.

Ia mengatakan selama tidak ada pelebaran dan pengaspalan serta ada izin resmi dari KLHK, karena lebar jalan inspeksi tersebut sekitar 3 meter. "Tapi kalau arahnya pelebaran, itu nanti konsepnya lain," katanya.

Halaman:

Editor: Andriansyah

Tags

Terkini

BKSDA Sumbar Lepasliarkan Dua Pasang Siamang

Rabu, 23 Februari 2022 | 14:06 WIB

Kasus Covid-19 di Lampung Bertambah Hingga 617 Orang

Selasa, 22 Februari 2022 | 11:12 WIB

Pemkab Purwakarta Upayakan Isoter Ditiap Desa

Sabtu, 19 Februari 2022 | 17:10 WIB

Pemkot Palembang Terapkan PPKM Level 3

Rabu, 16 Februari 2022 | 10:42 WIB

Terpopuler

X